Sejarah Budaya Politik di Indonesia

Sejarah Budaya Politik di Indonesia

a. Sejarah Budaya Politik Zaman Penjajahan Belanda
Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah National Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung dan dipimpin oleh Tiga Serangkai, yaitu Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Setelah berdirinya National Indische Partij, muncul beberapa partai politik lain sebagai berikut.
1)    Indische Social Democratische Vereniging (ISDV).
2)    Partai Nasional Indonesia.
3)    Partai Indonesia.
4)    Partai Indonesia Raya.

b. Sejarah Budaya Politik Zaman Penjajahan Jepang
Pada zaman penjajahan Jepang, Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur (lebih dikenal sebagai Empat Serangkai). mendirikan partai politik yang bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Akan tetapi, atas perintah pemerintah Jepang, partai ini kemudian dibubarkan pada bulan Maret 1944.

c. Sejarah Budaya Politik Zaman Kemerdekaan Indonesia
Berdasarkan Maklumat tanggal 3 November 1945, tugas utama partai-partai ialah menyalurkan aliran-aliran yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sehingga dapat memudahkan melaksanakan pemilihan umum. Oleh karena itu, partai-partai politik di Indonesia muncul laksana jamur di waktu hujan. Pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 diikuti oleh 28 partai politik dan organisasi politik. Banyaknya partai politik dalam sistem pemerintahan parlementer telah mengakibatkan tidak stabilnya pemerintah. Kabinet silih berganti dalam waktu relatif singkat. Banyak di antara partai-partai tersebut kemudian dilarang atau tidak diakui oleh pemerintah.

d. Sejarah Budaya Politik Zaman Orde Baru
Pemerintah Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara mumi dan konsekuen. Namun, ternyata pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan masa itu, hak kebebasan politik, dan demokrasi rakyat terbelenggu sehingga mekanisme kontrol rakyat terhadap pemerintah tidak berjalan. Akibatnya, penyalahgunaan wewenang (kekuasaan) tidak dapat dihindarkan. Selain itu, KKN merajalela di kalangan birokrat dan pengusaha.

e. Sejarah Budaya Politik Zaman Reformasi
Hakikat Reformasi di Indonesia adalah tampilnya partisipasi penuh kekuatan dari masyarakat yang disalurkan melalui partai-partai politik sebagai pilar demokrasi. Oleh karena itu, dengan adanya UU No. 2 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 2002, dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, memungkinkan lahirnya partai-partai baru dalam percaturan kepartaian Indonesia. Kehadiran banyak partai diharapkan jangan sampai mempersulit sistem pemerintahan NKRI sehingga bangsa Indonesia semakin banyak mengalami kendala untuk segera keluar dari krisis multidimensi yang sedang berlangsung. Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berkualitas memenuhi derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun suatu UU tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara luber serta jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top