Perbedaan Politik di Indonesia dan Berbagai Negara

Perbedaan Politik di Indonesia dan Berbagai Negara

1. Dinamika Politik di Indonesia

Dinamika politik di Indonesia pernah mengalami pasang surut dalam penerapan sistem politik demokrasi antara lain:

a.    Periode Demokrasi Liberal (1945-1959)
b.    Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
c.    Periode Orde Baru (1965-1998)
d.    Periode Reformasi (1998-sekarang)

Ciri yang menonjol dalam demokrasi liberal ini adalah banyaknya partai dan elite politik yang belum siap dengan gagasan politik liberal, sehingga dalam pemerintahan kabinet sering jatuh bangun dan kepentingan kelompok lebih dipentingkan daripada kepentingan nasional.

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong-royong antara semua kekuatan nasional yang progresif dan revolusioner berporoskan nasakom.

Masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat dominan dalam menentukan kebijakan negara sehingga lembaga-lembaga yang lain tidak berfungsi. Adanya tiga kekuatan besar yang mendominasi peta politik saat itu, yaitu Soekarno, PKI, dan AD, dan kecenderungan pemerintahan dilaksanakan dengan otoriter.

Periode Orde Baru banyak memberikan harapan dalam bidang ekonomi sehingga pembangunan fisik sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Namun untuk pembangunan mental, spiritual, demokrasi, dan hukum sangat kurang. Hal ini mengakibatkan banyak melahirkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pelanggaran HAM, dan pengekangan demokrasi dalam berbagai bidang.

Era reformasi melahirkan harapan untuk memperbaiki berbagai bidang kehidupan, dan yang utama adalah koreksi terhadap kerusakan di bidang ekonomi, politik, dan hukum.

Sistem politik demokrasi Pancasila dilaksanakan oleh berbagai lembaga politik yang ada baik ditingkat suprastruktur politik maupun di tingkat infrastruktur politik.

a.    Lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum/ legeslatif
Negara Indonesia kini menganut sistem bicameral yaitu sistem badan legislatif yang terdiri atas dua badan/ kamar atau lembaga. Sistem bicameral ini juga berlaku di kerajaan Inggris, dimana pertemuan terdiri atas dua kamar yaitu House of Lord dan House of Common. Di Amerika Serikat badan legislatif yang disebut kongres terdiri atas senat dan house of Representatifes.

Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:
1)    Fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk UU.
2)    Fungsi pengawasan/ kontrol yaitu mengawasi tindakan pemerintah baik melalui ratifikasi perjanjian, persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang negara.
3)    Fungsi anggaran yaitu fungsi untuk menetapkan APBN.

b.    Lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan/ eksekutif
Pelaksana fungsi eksekutif dalam sistem politik Indonesia adalah presiden, baik sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan beberapa orang menteri.

c.    Lembaga pelaksana fungsi pengawasan kebijakan/ yudikatif

Fungsi yudikatif atau kekuasaan kehakiman dalam sistem politik Indonesia dilakukan oleh MA, MK, (mahkamah konstitusi) dan badan peradilan di bawahnya Pengadilan Tinggi dan Pengadilan tingkat Pertama) dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha .negara.

2. Sistem Politik di Negara Liberal dan Negara Komunis

Menurut Carter dan Hez, sistem politik dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a.    Apabila pihak memerintah dan ruang lingkupjangkauan. Kewenangan beberapa orang atau kelompok kecil orang, maka sistem politik ini disebut pemerintahan "dari atas" atau lebih tegas lagi diktator/ otoriter/ totaliter.

b.    Apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang dan menempatkan rakyat dalam kedudukan tertinggi berarti meletakkan kedaulatan pada seluruh rakyat, maka sistem ini disebut demokrasi.

Menurut Alfian mengklaSifikasikan sistem politik menjadi empat tipe, yaitu:

a.    Sistem politik otoriter

b.    Sistem politik anarki

c.    Sistem politik demokrasi

d.    Sistem politik demokrasi dan transisi

Selanjutnya Ramlan Subarki mengklasifikasikan sistem politik menjadi empat macam, yaitu:

a.    Sistem politik otoritas tradisional

b.    Sistem politik totaliter

c.    Sistem politik demokrasi

d.    Sistem politik negara berkembang

Perbedaan antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal.

Demokrasi Pancasila
Demokrasi liberal
1. Meruipakan khas Indonesia
2. Berfalsafah Pancasila
3. Menganut asas kekeluargaan dan gotong-royong
4.  HAM diimbangi dengan kewajiban asasi
5. Memberikan jaminan kebebasan yang bertanggungjawab
6.  Tidak mengenal oposisi, tetapi mengakui perbedaan pendapat yang disalurkan secara konstitusional.
1. Merupakan khas barat
2.  Berfalsafah liberalisme
3.  Menganut asas indivisualitas
4.  Lebih menonjolkan HAM
5.  Mengutamakan kebebasan belaka
6.  Terdapat oposisi, dan perbedaan pendapat diakui sepenuhnya.

Ciri-ciri pokok pemerintahan diktator modern adalah:
a.    Negara mempunyai idieologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia (setiap warga masyarakat harus tunduk pada idieologi tersebut).
b.    Negara mempunyai partai massa tunggal, yang biasanya dipimpin oleh satu orang.
c.    Pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk.
d.    Adanya monopoli semua media masa oleh penguasa dan partai penguasa.
e.    Adanya kontrol yang ketat melalui kekuatan militer.
f.    Pengendalian terpusat atas seluruh sektor ekonomi oleh pemerintah melalui jajaran bjrokrasi.

Dengan kecenderungan untuk menguasai aspek kehidupan warga negaranya, maka sistem politik diktator juga disebut sebagai sistem politik totaliter. Sistem politik totaliter ini dianut antara lain: Jerman ketika zaman Hitler, Italia pada masa Musolini, Jepang sebelum PD II, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan negara-negara.

Penguasa totaliter ingin agar seluruh kehidupan pribadi dan sosial dan semua bidang kehidupan (ekonomi, hukum, dan ilmu pengetahuan, kesenian, pendidikan dan agama) dikontrol oleh pemerintah. Pemerintah mengontrol media masa, pendidikan, dan memusatkan kegiatan ekonominya di bawah kendalinya.

Tampaklah bahwa kediktatoran merupakan lawan dari demokrasi. Perbedaan pokok dari kedua sistem itu bukan soal bagaimana kekuasaan diperoleh, melainkan pada hal-hal prinsip sebagai berikut:

a.    Letak kedaulatan
b.    Kedudukan warga negara dalam politik
c.    Hubungan penguasa dengan pemerintah
d.    Prinsip pengambilan keputusan.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top