Peran Serta Budaya Politik Partisipan

Peran Serta Budaya Politik Partisipan

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidak hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau hal ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Berikut ini beberapa pengertian partisipasi politik menurut para ahli.

a.    Norman H. Nie dan Sidney Verda
Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara/ tindakan-tindakan yang mereka ambil.

b.    Prof. Miriam Budiardjo
Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Hal ini mencakup kegiatan sukarela, misalnya turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik baik secara langsung maupun tidak langsung, serta turut dalam pembentukan kebijaksanaan umum.

c.    Ramlan Surbakti
Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Ramlan Surbakti yang berpendapat bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah.

2. Bentuk-Bentuk Sikap dalam Partisipasi Politik

Sikap partisipan mengenai partisipasi dalam budaya politik, bentuknya sebagai berikut:
a. Apatis (Sikap Masa Bodoh) 
Sikap tidak punya minat atau tidak punya perhatian pada orang lain, situasi, atau gejala-gejala politik.
b. Sinisme
Sinisme menunjukkan ketidakaktifan/kepastian seseorang pada gejala-gejala politik yang terjadi. Sinisme cenderung menunjukkan sifat kecongkakan yang buruk terhadap manusia sehingga baik secara pribadi maupun politis, mereka cenderung sinis terhadap aspek tingkah laku politik.
c. Alienasi
Perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintah masyarakat serta kecenderungan berpikjr bahwa pemerintahan dilakukan oleh orang lain, untuk orang lain, serta mengikuti sekumpulan aturarryang tidak adil.
d. Anomi
Hampir sama dengan alienasi, namun anomi lebih cenderung pada perasaan terpisah pada sistem politik yang ada. Anomi juga bercirikan kebingungan terhadap sistem politik yang ada.

3. Ciri-Ciri Partisipasi Politik

Partisipasi politik terkait erat dengan seberapa jauh demokrasi diterapkan dalam pemerintahan. Negara yang telah stabil demokrasinya, biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Negara yang otoriter kerap memakai kekerasan untuk memberangus setiap prakarsa dan partisipasi warganya. Karenanya, alih-alih bentuk dan kuantitas partisipasi meningkat, yang terjadi warga tak punya keleluasaan untuk otonom dari jari-jemari kekuasaan dan tak ada partisipasi sama sekali dalam pemerintahan yang otoriter. Negara yang sedang meniti proses transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi galib disibukkan dengan frekuensi partisipasi yang meningkat tajam, dengan jenis dan bentuk partisipasi yang sangat banyak, mulai dari yang bersifat 'konstitusional' hingga yang bersifat merusak sarana umum. Karena begitu luasnya cakupan tindakan warga negara biasa dalam menyuarakan aspirasinya, tak heran bila bentuk-bentuk partisipasi politik ini sangat beragam.

Adapun ciri-ciri umum partisipasi politik sebagai berikut.
a.    Partisipasi politik merupakan kegiatan atau perilaku di luar individu yang dapat diamati. Sikap dan orientasi politik individu bukanlah partisipasi.
b.    Kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.
c.    Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang berhasil (efektif) memengaruhi kebijakan ataupun kegiatan yang gagal. Jadi, partisipasi politik tidak hanya mencakup kegiatan warga negara yang berhasil, tetapi juga meliputi kegiatan yang gagal.
d.    Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara ataupun secara tidak langsung dengan melalui perantara. Jadi, partisipasi politik meliputi keduanya.
e.    Kegiatan partisipasi dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konstitusional) ataupun prosedur yang tidak wajar atau inkonstitusional. Prosedur konstitusional, misalnya dengan menyampaikan petisi, menulis surat, dialog, dan tatap muka. Prosedur inkonstitusional, misalnya dengan demonstrasi, unjuk rasa, mogok makan, dan mogok kerja.
f.    Kegiatan partisipasi merupakan kehendak mumi warga negara bukan suatu paksaan. Kegiatan memengaruhi pemerintah karena paksaan bukanlah partisipasi, tetapi lebih kepada mobilisasi.

4. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Politik

Adapun tingkatan partisipasi politik sebagai berikut.
a.    Sebagai pejabat politik, misalnya sebagai presiden atau wakil presiden, anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD, gubernur, bupati, dan walikota.
b.    Sebagai pencari jabatan politik. Untuk memilih calon anggota badan eksekutif ataupun legislatif di dalam pencalonan yang diusulkan oleh partai-partai politik. Jadi, pencari jabatan politik adalah para pemimpin partai politik yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politiknya.
c.    Sebagai anggota aktif dari suatu organisasi politik, yaitu orang-orang yang berjuang untuk kepentingan partainya.
d.    Sebagai anggota pasif suatu partai politik/simpatisan partai. Mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa simpati dan memberi dukungan sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan.
e.    Partisipasi dan rapat umum, atau demonstrasi. Partisipasi warga negara dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah, dapat juga berupa unjuk rasa/demonstrasi, mengadakan rapat akbar, pawai, mimbar bebas, dialog, dan seminar.
f. Sebagai pemberi suara dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih akan melaksanakan hak politiknya dengan cara memilih partai politik dan wakil-wakilnya yang akan membawa aspirasinya untuk menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk partisipasi politik konvensional dan nonkonvensional.

a. Konvensional
Ciri-ciri partisipasi politik yang konvensional sebagai berikut:
1) Pemberian suara (voting).
2) Diskusi politik,
3) Kegiatan kampanye.
4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
5) Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.

b. Nonkonvensional
Ciri-ciri partisipasi politik yang nonkonvensional sebagai berikut.
1) Pengajuan petisi.
2) Berdemonstrasi.
3) Konfrontasi atau mogok.
4) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, dan pembakaran).
5) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) perang gerilya dan revolusi.

5. Peran Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan merupakan salah satu jenis budaya politik bangsa. Budaya politik partisipan dicirikan dengan adanya orientasi yang tinggi terhadap semua objek politik, baik objek umum, input, output, serta pribadinya sendiri selaku warga negara. Peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut.

a.    Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
b.    Memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pendapat.
c.    Mengutamakan musyawarah yang menyangkut kepentingan bersama.
d.    Menyampaikan hak demokrasinya sebagaimana diatur dalam UU.
e.    Berjiwa besar menerima kelebihan orang lain dan berlapang dada menerima kekalahan.
f.    Kemampuan berpartisipasi terhadap kegiatan di lingkungan.
g.    Kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan menggunakan hak politik dalam pemilu.

Pelaksanaan budaya politik secara demokratis perlu dipahami oleh setiap warga negara Indonesia agar mampu mewujudkan cita-cita negara. Beberapa karakter sebagai perwujudan budaya partisipan sebagai berikut.

a.    Menjadi anggota masyarakat yang independen.
b.    Memenuhi tanggung jawab personal di bidang ekonomi dan politik.
c.    Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu.
d.    Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarga-negaraan secara efektif dan bijaksana.
e.    Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat.

Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat efficacy atau keberdayaan karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukan oleh warga negara. Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan memercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela karena adanya saling percaya (trust) antarwarga negara. Dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top