Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan Lengkap

Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan Lengkap

1. Dasar Hukum yang Mengatur Warga Negara

Penduduk dalam suatu negara terdiri dari warga negara dan bukan warga negara atau orang asing. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku:
Pada masa pemerintahan kolonial penduduk Indonesia berdasar 'Indische Staatsregeling/ IS' (Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda) tahun 1927, terbagi menjadi tiga golongan:

a.    Golongan Eropa ialah:
1)    Bangsa Belanda
2)    Bukan bangsa Belanda, tetapi asalnya dari Eropa
3)    Bangsa Jepang
4)    Orang-orang yang berasal dari negara lain (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan).

b.    Golongan Timur Asing, yang meliputi:
1)    Golongan Cina (Tionghoa)
2)    Golongan Timur Asing bukan Cina (Orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dll)

c.    Golongan Bumi Putra (Orang-orang Indonesia asli)
Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk sekaligus WNI secara konstitusional tercantum di dalam pasal 26 UUD 1945. Penduduk negara Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 macam golongan. Yaitu golongan warga negara Indonesia (WNI) dan golongan warga negara Asing (WNA).

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, UU yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a.    Pasal 26 UUD 1945
Pada masa kini pasal 26 UUD 1945 telah mengalami perubahan yang keempat. Dalam pasal ini dijelaskan tentang perbedan antara penduduk dan warga negara.

1)    Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2)    Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia.
3)    Hal- hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

b.    UU No. 3 tahun 1946
Menurut UU No. 3 tahun 1946 yang dimaksud orang-orang bangsa lain adalah orang-orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Mereka ini dapat menjadi warga negara.

Penduduk ialah:
1)    Tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam daerah negara selama satu tahun berturut-turut.
2)    Seorang perempuan selama di dalam perkawinan turut berkedudukan hukum penduduk negara suaminya.
3)    Anak yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin selama bapak atau walinya berkedudukan hukum penduduk negara Indonesia.

2. Asas dan Stelsel dalam Kewarganegaraan

Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu:

a.    Asas lus Soli yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada daerah atau tempat lahimya (daerah kelahiran), dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika, dan Indonesia.

b.    Asas Sanguinis yaitu asas yang menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang didasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya (daerah keturunan), diatur oleh negara.

Apabila asas lus Soli dan asas lus Sanguinis dilaksanakan oleh dua negara secara berbeda, maka akan terjadi:

a.    Apartide (tidak mempunyai kewarganegaraan)
Kasus ini terjadi apabila misalnya suami istri warga negara dari negara A yang menggunakan asas lus Soli, kemudian berada (tinggal) di negara B yang menggunakan asas lus Sanguinis, bilamana suami istri tersebut mempunyai anak maka anak tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan (apatride).

b.    Bipartide (dwi kewarganegaraan/ kewarganegaraan rangkap)
Kasus ini terjadi apabila peristiwa sebaliknya dari peristiwa di atas. Maksudnya suami istri yang berwarga negara B tinggal di negara A dan mempunyai anak, maka anak ini akan memiliki dua kewarganegaraan (bipatride).

Dalam menentukan status kewarganegaraan suatu negara, lazim menggunakan stelsel aktif dan stelsel pasif.
a.    Stelsel aktif
Yaitu orang yang akan menjadi warga negara suatu negara harus mejakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif.
Berkaitan dengan kedua stelsel tersebut, maka seseorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hak opsi dan hak repudiasi.
b.    Stelsel pasif
Yaitu orang yang berada dalam suatu negara sudah dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara, tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu.
1)    Hak opsi adalah hak memilih atau memohon menjadi warga negara.
2)    Hak repudiasi adalah hak menolak untuk menjadi warga negara suatu negara.

3. Syarat menjadi Warga Negara

Menurut UU RI nomor3 tahun 1946, yang menjadi warga negara ialah:
a.    Penduduk asli dalam daerah RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli tersebut.
b.    Istri dari seorang warga negara Indonesia.
c.    Keturunan dari seorang WNI yang kawin dengan wanita WNA.
d.    Anak-anak yang berada di wilayah RI dan tidak diketahui orang tuanya.
e.    Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya yang memiliki kewarganegaraan Indonesia meninggal dunia.
f.    Orang-orang yang bukan penduduk asli Indonesia terakhir berdomisili di Indonesia selama 5 tahun secara berturut-turut dan telah berumur 21 tahun atau telah kawin.
g.    Masuk menjadi WNI melalui pewarganegaraan (naturalisasi).

Menurut UU RI nomor 62 tahun 1958 yang menjadi warga negara adalah:
a.    Mereka yang telah menjadi warga negara Indonesia berdasar UU/ peraturan/ perjanjian yang berlaku surut.
b.    Mereka yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 62 Tahun 1958, yaitu:
1)    Pada waktu kelahiran memiliki hubungan kekeluargaan dengan seorang WNI.
2)    Anak yang lahir 300 hari setelah ayahnya (WNI) meninggal.
3)    Lahir dalam wilayah Indonesia dan orang tuanya tidak diketahui.
4)    Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 62 tahun 1958.

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI.
Yang menjadi warga negara menurut UU No. 12 Tahun 2006: Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU ini sebagai warga negara. Mereka dapat memperoleh status WNI melalui: kelahiran, pengangkatan, permohonan kewarganegaraan, perkawinan, pemberian kewarganegaraan serta ikut ayah dan ibu.

4. Cara Memperoleh Kewarganegaraan

a.    Memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut UU No. 62 Tahun 1958, karena hal-hal sebagai berikut:
1)    Kelahiran, artinya lahir di wilayah RI.
2)    Pengangkatan, yaitu anak di bawah 5 tahun diangkat anak oleh WNI.
3)    Dikabulkannya permohonan seseorang untuk menjadi WNI oleh pemerintah (Menteri Kehakiman). Misalnya orang asing menjadi WNI melalui naturalisasi.
4)    Akibat perkawinan, yaitu seorang wanita asing yang kawin dengan laki-laki WNI, maka wanita tersebut menjadi WNI.
5)    Ikut ayah dan ibu, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun kewarganegaraannya ikut ayah/ ibunya.
6)    Pernyataan, yaitu seorang asing (istri, suami, atau anak yang telah dewasa) yang putus hubungan hukum kekeluargaan diantara mereka dan menyatakan WNI.

b.    Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 12 Tahun 2006.
1)    Memperoleh kewarganegaraan melalui kelahiran.
2)    Memperoleh kewarganegaraan melalui pengangkatan.
3)    Memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan pewarganegaraan.
4)    Memperoleh kewarganegaraan melalui perkawinan.
5)    Memperoleh kewarganegaraan karena pemberian pewarganegaraan.
6)    Memperoleh kewarganegaraan karena ikut ayah dan ibu.

c. Naturalisasi
Negara RI memberi kesempatan kepada orang asing (bukan warga negara RI) untuk menjadi warga negara. Dalam hal permohonan kewarganegaraan atau naturalisasi dapat dibedakan menjadi:

1) Naturalisasi biasa
Siapapun orangnya berhak menentukan status kewarganegaraannya dimanapun ia tinggal. Apabila ada orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, melalui proses naturalisasi, maka ia harus mengajukan permohonan kepada menteri kehakiman melalui Kantor Pengadilan Negeri setempat dimana ia tinggal atau Kantor Kedutaan Besar RI bagi yang diluar negeri. Permohonan ini harus ditulis dengan materai dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Untuk WNA yang akan mengajukan permohonan dengan naturalisasi biasa, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah berusia 21 tahun.
2. Lahir di wilayah RI atau bertempat tinggal di wilayah RI selama 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
3. Bagi laki- laki yang sudah kawin harus mendapat ijin dari istrinya.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai pengetahuan tentang sejarah Indonesia.
6. Mempunyai mata pencaharian tetap.
7. Membayar pada kas negara.
8. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain setelah menjadi WNI.

2) Naturalisasi Istimewa, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Telah berjasa kepada negara RI.
2. Membuat pernyataan atau mengajukan permohonan menjadi WNI.
3. Mengucapkan sumpah atau janji setia kepada negara RI.
4. Tidak perlu memenuhi syarat sebagaimana naturalisasi biasa.
5. Ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

5. Kehilangan Kewarganegaraan

Menurut UU No. 62 Tahun 1958, seorang WNI akan kehilangan kewarganegaraan bila:
a.    Kawin dengan laki-laki asing.
b.    Putusnya seorang wanita asing dengan laki-laki warga negara Indonesia.
c.    Anak yang orang tuanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
d.    Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri.
e.    Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain.
f.    Diakui seorang orang asing sebagai anaknya.
g.    Diangkat secara sah oleh seorang orang asing.
h.    Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan dewan menteri.
i.    Masuk dalam dinas asing tanpa izin lebih dahulu dari menteri Kehakiman Republik Indonesia.
j.    Mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing.
k.    Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
l.    Mempunyai paspor dari negara asing.
m.    Bertempat di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut dengan tidak menyatakan keinginannya untuk menjadi warga negara Indonesia kecuali ia sedang ada dinas negara Republik Indonesia.

6. Kedudukan WN dan Pewarganegaran di Indonesia

Kedudukan warga negara di dalam suatu negara, sangat penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki. Perbedaan status/kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pertahanan keamanan.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top