Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli Lengkap

Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli Lengkap

1. Pengertian Konstitusi

a.    Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "Constitution" dan berasal dari bahasa Belanda “constitue” dalam bahasa Latin (contitutio,constituere) dalam bahasa prancis yaitu “constiture" dalam bahasa Jerman "vertassung" dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-undang dasar.

b.    Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara

c.    Konstitusi (Latin constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dimodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

d.    Perkataan “konstitusi” berasal dari bahasa Prancis Constituer dan Constitution, kata pertama berarti membentuk, mendirikan atau menyusun, dan kata kedua berarti susunan atau pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi rnemiliki arti; permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Pada umumnya langkah awal untuk mempelajari hukum tata negara dari suatu negara dimulai dari konstitusi negara bersangkutan. Mempelajari konstitusi berarti juga mempelajari hukum tata negara dari suatu negara, sehingga hukum tata negara disebut juga dengan Constitutional Law. Istilah Constitutional Law di Inggris menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah Constitutional Law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusi lebih menonjol.

e.    Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Prancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grand) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi Undang-undang Dasar.

f.    Secara etimologis, istilah konstitusi dalam berbagai bahasa, mempunyai tiga pengertian: arti luas, arti tengah, dan arti sempit.
1) Arti luas: konstitusi berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Contoh: Istilah Constitutional Law (Inggris).
2)    Arti tengah : konstitusi berarti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.
3)    Arti sempit: konstitusi berarti undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara.
4)    Dalam pengertian luas, "Konstitusi" berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit constitunelle), Konstitusi, adayang dalam bentuk dokumen tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).
5)    Dalam pengertian sempit (terbatas), "Konstitusi" berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitunelle), yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F. Strong).

2. Pengertian Konstitusi menurut Pendapat Ahli / Tokoh.

a.    Herman Heller, Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar.

b.    Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi dari pada negara.

c.    Oliver Cromwell, UUD itu sebagai' 'instrument of government” bahwa undang-undang dibuat, sebagai pegangan untuk memerintah (Konstitusi dan UUD).

d.    Lasalle, bahwa konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat.

e.    K.C. Wheare, konstitusi dapat dibagi 2 (dua), yaitu:
1)    Konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah hukum “the rule of the constitution".
2)    Konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, cita-cita politik dan pengakuan kepercayaan. ,

f.    L. J. Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis

g.    Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

h. Aristoteles, Membedakan antara istilah Politica yang berarti konstitusi dan monica berarti undang-undang.

i. L. J Van Apeldooras, Membedakan antara istilah Undang- Undang Dasar/ Gondart dengan konstitusi/ Constitusie. UUD adalah bagian tertulis dari. suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis.

j. Lasalle, Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala Negara, angkatan perang, partai politik pegawai dan Iain-lain.

3. Tujuan Konstitusi

a. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak.
b. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
c. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

4. Nilai Konstitusi

a.    Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
b.    Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.
c.    Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.
d.    Konstitusi bernilai normatif, berarti secara hukum diakui dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
e.    Konstitusi bernilai nominal, secara hukum konstitusi diakui kedudukannya sebagai konstitusi negara.
f.    Konstitusi bernilai semantik, secara yuridis diakui. dan tidak operasional. Konstitusi ini dikesampingkan oleh kebijakan lain.

5. Macam-macam Konstitusi

Menurut CF. Strong, konstitusi terdiri atas:
Konstitusi tertulis (documentary constitution / writen constitution) adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia.

Konstitusi tidak tertulis/konvensi (nondocumentary constitution) berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

6. Klasifikasi Konstitusi Menurut Pendapat Tokoh

Dalam buku "Modern Constitution” (.1975) K.C. Wheare mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:

a.    Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution and unwritten constitution).
b.    Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution).
c.    Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution).
d.    Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution).
e.    Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution).

Dalam buku “Modern Constitution” (1975) K.C. Wheare mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:

a.    Konstitusi fleksibel yaitu konstitusi yang mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:
1)    Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan denganmUdah.
2)    Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang.

b.    Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:
1) Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang.
2) Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa.

7. Fungsi Konstitusi

a.    Fungsi Pokok, Konstitusi atau UUD adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara dapat terlindung (Konstitusionalisme).

b.    Fungsi Umum
1)    Kontrol Penyelenggaraan negara,
2)    Indikator keberhasilan pemerintahan,
3)    Kontrak sosial antara warga negara dengan penyelenggara negara.

Secara operasional fungsi suatu konstitusi sebagai berikut:
a.    Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif.
b.    Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara.
c.    Menentukan lembaga negara bekerja sama satu dengan lainnya.
d.    Menentukan hubungan di antara lembaga negara.
e.    Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal.
f.    Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.
g.    Menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan.

Menurut paham konstitusionalisme, konstitusi adalah dokumen kenegaraan yang mempunyai fungsi khusus, yaitu:
a.    Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah.
b.    Menjamin hak-hak asasi warga negara.
Konstitusionalisme: suatu gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi/UUD harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top