Sistem Pemerintahan Masa Orde Lama

Sistem Pemerintahan Masa Orde Lama

Praktik sistem presidensial pada awal kemerdekaan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berlangsung sangat singkat. Implementasi sistem presidensial yang baru dilembagakan tersebut tidak lebih dari 3 bulan. Praktis setelah itu, presidensial cukup lama tidak dilembagakan dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia. Sistem parlementer lebih mewamai dinamika perjalanan pemerintahan Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan.

Sistem presidensial yang dipraktikkan Soekamo saat itu dalam suasana peralihan. Penyelenggaraan pemerintah dalam masa ^ peralihan tentu tidak dapat dijadikan parameter keutuhan dan keberhasilan implementasi sistem presidensial. Menurut konstitusi UUD 1945,

Presiden Soekarno memang memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus Kepala pemerintahan, layaknya kedudukan presiden dalam sistem presidensial pada umumnya. Pada masa peralihan itu, segala kekuasaan negara terpusat pada presiden, sedangkan Komite Nasional semata-mata sebagai pembantu presiden yang berfungsi memberikan usul dan pertimbangan kepada presiden.

Presiden Soekarno memimpin kabinet presidensial yang pertama dibentuk di Indonesia. Anggota kabinet bertanggung jawab kepada Presiden Soekarno. Namun, kabinet ini berlangsung sangat singkat karena mengalami perubahan menjadi kabinet perlementeryang petama, yaitu Kabinet Syahrir I pada tanggal 14 Desember 1945. Perubahan ini diusulkan Badan Pekerja KNIP. Setelah Kabinet Syahrir, lalu silih berganti kabinet perlementer itu dipimpin perdana menteri.

Sistem perlementer juga diterapkan pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS merupakan sebuah negara federal. Sistem pemerintahan dan sistem kabinet pada masa RIS 1949 adalah sistem pralementer.

Kabinet dipimpin seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara posisi presiden hanya sebagai kepala negara. Sistem kelembagaan parlemen RIS menggunakan sistem bikameral, yang terdiri atas Senat dan DPR, tetapi tanpa jabatan wakil presiden.

Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan kembali menjadi negara kesatuan yang berdasarkan Prokalamasi 17 Agustus 1945. Konstitusi yang berlaku saat itu adalah UUDS1950, Indonesia tidak menganut sistem bikameral lagi dan Senat dibubarkan. UUDS 1950 tidak mengenal istilah MPR seperti dalam UUD 1945, tetapi mengaktifkan kembali jabatan wakil presiden.

Sistem pemerintahan yang diterapkan pada saat diberlakukannya UUDS 1950 juga masih bercorak parlementer. DPR pada saat itu dapat memaksa menteri untuk melepaskan jabatannya di kabinet dan sebagai imbangannya presiden dapat membubarkan DPR. Kabinet diketuai seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. UUDS 1950 menegaskan bahwa kedudukan presiden adalah sebagai kepala negara sedangakan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada masa berlakunya UUDS 1950, sistem presidensial di Indonesia juga tidak dilembagakan. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk kembali kepada UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 dan model demokrasi terpimpin dimulai.

Karakteristik utama sistem perpolitikan era demokrasi terpimpin mengaburkan sistem perpartaian. Pemilihan umum tidak pemah diselenggarakan. Peran parlemen dalam sistem politik nasional menjadi sangat lemah. Sistem pemerintahan pada era demokrasi terpimpin tidak dapat digolongkan dalam sistem parlementer maupun sistem presidensial. Corak pemerintahan di masa demokrasi terpimpin tidak menunjukan adanya proses perlembagaan sistem presidensial di Indonesia. Sistem presidensial pada masa Soekamo berkuasa sejak 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967 tidak pernah terlaksana sesuai dengan konstitusi. Padahal struktur konstitusi UUD 1945 memuat beberapa prinsip dan corak sistem presidensial.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top