Sistem Pemerintahan Masa Orde Baru

Sistem Pemerintahan Masa Orde Baru

Ada dua ciri institusionalisasi sistem presidensial dalam UUD 1945 yang konsisten diterapkan Soeharto selama menjadi presiden. Pertama, kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden itu tidak dibatasi, bahkan selama 32 tahun berkuasa, kekuasaan Soeharto melebihi aturan konstitusi. Kekuasaan negara terpusat pada presiden dan Soeharto menjadi puncak piramida struktur kekuasaan pada saat itu. Kedua, kekuasaan dan hak prerogatife presiden untuk mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet. Pelembagaan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet merupakan salah satu bentuk institusionalisasi sistem presidensial di era Orde Baru. Corak pemerintahan masa Orde Baru dapat dikatakan sebagai sistem semipresidensial, meskipun semipresidensial yang diterapkan mengalami kepincangan.


Kepincangan sistem presidensial di masa Orde Baru ditandai tiga hal. Pertama, sistem presidensial yang diterapkan tanpa mekanisme cheks and balances antara presiden dan parleman. Presiden menjalankan kekuasaannya tanpa dikontrol parlemen. Padahal mekanisme cheks and balances merupakan ciri kontruksi sistem presidensial. Parlemen hanya menjadi stempel pemerintah dan menjadi alat legitimasi kekuasaan yang sepenuhnya berada di puncak piramida struktur kekuasaan negara. Padahal menurut konstitusi UUD 1945, presiden memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti DPR, MA, BPK, dan DPA. Realitasnya Presiden Soeharto menjadi yang utama dari yang setara (primus interpares). Institusionalisasi sistem presidensial hanya di tataran konseptual konstitusi, secara subtansial tidak pemah diterapkan.


Kedua, masa jabatan presiden bersifat tidak tetap dan tanpa pembatasan. Kontistusi UUD 1945 sebelum diamendemen mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan lima tahun, tetapi sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa pembatasan. Makna konstitusi saat itu mengandung multitafsir. Pengurusan masa jabatan yang bersifat multitafsir ini memebuka peluang bagi Presiden Soeharto terpilih hingga tujuh kali secara berturut-turut. Masa kekuasaan yang terlalu panjartg ini merupakan salah satu faktor yang memungkinkan seorang presiden membangun akumulasi dan konsentrasi kekuasaan, dan implikasinya membuka praktik penyalahgunaan negara. Faktor ini juga membuat sistem presidensial era Orde Baru berjalan pincang.


Ketiga, fungsi wakil presiden yang sangat inferior di hadapan presiden. Posisi wakil presiden dalam sistem presidensial cukup kuat, karena jabatan presiden dan wakil presiden merupakan institusi yang tunggai. Meskipun fungsi wakil presiden untuk membantu presiden, tidak berarti wakil presiden hanya sebagai “ban serep" pemerintah. Keberadaan wakil presiden pada era Orde Baru memang antara ada dan tiada. Kepincangan itu diperparah dengan mekanisme pemilihan wakil presiden. MPR yang memilih wakil presiden pada saat itu harus mendapat restu dari presiden terlebih dahulu. Wakil presiden pada masa Orde Baru merupakan pilihan Soeharto, bukan pilihan MPR sebagaimana amanat konstitusi.


Sistem peerintahan presidensial sejak awal hingga era Orde Baru dapat dikatakan pincang karena pemerintahan berjalan tanpa kontrol dari parlemen. Sistem presidensial di era Orde Baru iuga tidak melaksanakan sistem pemilihan presiden secara langsung dengan jabatan tetap dan cheks and balances antara presiden dan parlemen. Upaya politik menuju pemurnian sistem presidensial pada era Orde Baru tidak pemah dilakukan. Semangat untuk melakukan pemurnian sistem presidensial di Indonesia baru mulai muncul pasca pemerintahan Orde Baru Soeharto.


Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.


1.    Indonesia lalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)
Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan betaka (machtsstaat).


2.    Sistem konstitusional
Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar).


3.    Kekuasaan negara tertinggi dlpegang oleh Majelia Permusyawaratan Rakyat
Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bemama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonsia


4.    Presiden lalah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi di Bawah Majelis
Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, tanggung jawab penuh ada di tangan presiden Hal itu karena presiden bukan saja diangkat oleh Majelis, tetapi juga dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang barupa Garis-Garis Besarr Haluan Negara ataupun ketetapan MPR lainnya


5.    Presiden tidak bartanggung jawab kapada Dawan Parwakilan Rakyat
Kadudukan presidan dengan Dawan Parwakilan Rakyat adalah 'neberi' sejajar. Dalam hal pembentukan undang-undang dan menetapkan Anggaran Pandapatan dan Balanja Nagara, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Presiden harus bakerja sama dangan DPR, tetapi presiden tidak bartanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan presiden tidak tergantung dari Dewan.


Presiden tldak dapat membubarkan DPR sepertl parlementer, namun DPR pun tidak dapat menjatuhkan presiden, karena preslden tldak bertanggung jawab kepada DPR.


6.    Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR dan kedudukannya tidak tergantung dari DPR, tetapi tergantung pada presiden. Menteri-menteri merupakan pembantu presiden.


7.     Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bukan berarti ia 'diktator' atau tidak terbatas. Presiden, selalu harus bertanggung jawab kepada MPR, juga harus memerhatikan sungguh-sungguh suara-suara dari DPR karena DPR berhak mengadakan pengawasan terhadap presiden (DPR adalah anggota MPR). DPR Juga mempunyai wewenang mengundang MPR untuk mengadakan sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden, apabila dianggap sungguh-sungguh melanggar.


Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, pada akhir masa jabatannya harus dapat mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat melalui MPR. Jadi, di dalam UUD 1945 yang menganut pembagian kekuasaan, masing-masing lembaga negara tidaklah terpisah-pisah secara mutlak, melainkan bekerja sama sebagai satu kebulatan sistem yang utuh dan terpadu.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top