Sistem Pemerintahan Masa Era Reformasi

Sistem Pemerintahan Masa Era Reformasi

Pada tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto bertienti sebagai presiden dan digantikan B.J Habibie Institusionalisasi sistem presidensial pada pra pemerintahan Habibie belum menyentuh asp ek imptementasi sepenuhnya. Saat itu merupakan pemerintahan transisi yang sangat singkat untuk melakukan institusionalisasi sebuah sistem. Namun, cikal bakal proses pemurnian sistem presidensial sudah mulai muncul. Pemilu 1999 yang diselenggarakan pada masa pemerintahan Habibie merupakan salah satu tonggak proses purifikasi sistem presidensial di Indonesia.

MPR mengangkat K.H. Abdurahman Wahid sebagai Presiden Rl (Republik Indonesia) pada tanggal 19 Oktober 1999, kemudian tanggal 23 Juli 2001 MPR menetapkan Megawati Soekamoputri sebagai Presiden Rl mengantikan Abdurahman Wahid. Pengokohan prinsip sistem presidensial di desain konstitusi dilakukan bersamaan pada era pemerintahan kedua presiden itu, melalui amendemen UUD 1945.

Purfikasi sistem presidensial sepanjang Pemilu 1999 hingga Pemilu 2004, selama pemerintahan Abdurahman Wahid dan pemerintahan Megawati Soekamopurti ditandai dua perubahan mendasar. Pertama, penguatan fungsi checks and balances ini semakin kuat bersamaan dengan terbukanya “keran” demokrasi untuk mendirikan partai. Sistem multipartai mulai tumbuh bersama perjalanan sistem presidansial fungsi dan kedudukan parleman menjadi kuat dibandingkan pada masa Orde Baru, bahkan parlemen cenderung lebih kuat daripada eksekutif.

Kedua, adanya pembatasan masa jabatan presiden. Sebelum amendemen kontitusi, Pasal 7 UUD 1945 menyatakan: “Presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilh kembali.” MPR berhasil melakukan perubahan terhadap Pasal 7 melalui amendemen pertama UUD 1945. Perubahan UUD 1945 menegaskan: “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Kesempatan para presiden yang berkuasa pada era reformasi, yaitu B.J. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekamopurti hingga sekarang Susilo Bambang Yudhoyono telah dibatasi konstitusi. Institusionalisasi pembatasan masa jabatan ini secara otomatis menjadikan masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih tetap.

Pemurnian sistem presidensial di Indonesia ditandai dengan 2 substansi. Pertama, perlembagaan sistem pemilihan presiden secara langsung dengan satu paket pencalonan. Pelembagaan sistem ini telah diterapkan dengan demokratis dalam Pemilu Presiden 2004. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla merupakan lafioratorium politik pertama dalam penerapan pemllihan presiden secara langsung, Kedua, presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan secara politik. Pemakzulan (impeachment) presiden hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan.

Pengalaman model pember-hentian Abdurahman Wahid oleh MPR secara politik tidak diperkenankan lagi oleh konstitusi. Konsdkuesi selanjutnya adalah adanya perubahan mekanisme pemakzulan presiden. Presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2004 tidak bisa dimakzulkan karena alasan politis. Presiden hanya dapat dimakzulkan apabila terbukti melanggar secara hukum melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial pascaamendemen:

1.    Pembatasan Masa Jabatan Presiden

Pasal 1 UUD1945 sebelum diamandemen menyatakan: “Presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilh kembali.” Materi pasal ini memiliki multltafsir, sehingga menyebabkan Soekarno diangakat menjadi presiden hingga tujuh kali secara berturut-turut. Masa kekuasaan yang terlalu panjang itu merupakan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan negara. Durasi waktu berkuasa terlalu lama dapat membuka kesempatan bagi para presiden untuk membangun akumulasi dan konsentrasi kekuasaan.

Reformasi konstitusi melalui amendemen UUD 1945 mulai bergulir pasca kejatuhan Soeharto. Amendemen pertama berhasil melakukan pembatasan terhadap msa jabatan presiden. Pembatasan ini juga termasuk bentuk upaya pemurnian institusional sistem presidensial di Indonesia. Pembatasan masa jabatan presiden ini ditegaskan dalam konstitusi melalui amendemen pertama UUD 1945. Pasal 7 amendemen pertama UUD 1945 berbunyi bahwa presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan lima tahun, dan sesudahnya dapat. dipilh kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pengesahan ini sekaligus mengakhiri multitafsir tentang pengaturan masa jabatan presiden.

2.    Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung

Perubahan sistem dan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden telah berhasil dilakukan MPR melalui amendemen ketiga dan keempat UUD 1945 dalam forum Sidang Tahunan MPR. Sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat merupakan ciri utama purifikasi sistem presidensial di Indonesia. Penerapan model pemilihan presiden secara langsung ini sekaligus mengakhiri kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat, yang sebelumnya memliki kewenangan memilih presiden dan wakil presiden.

Perubahan ini memiliki aspek positif untuk mendorong perubahan format politik dan pengembalian kedaulatan kepala rakyat. Aspek tersebut antara lain, pertama, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat akan memberikan basis legitimasi yang kuat bagi presiden. Kedua, dengan didukung legitimasi yang kuat dari rakyat, presiden tidak perlu terikat oleh fraksi-fraksi politik di lembaga legislatife. Konsekuensi dari sistem pemilihan presiden secara langsung ini adalah presiden tidak mudah dijatuhkan oleh DPR karena alasan politis, sebagaimana yang pernah dialami Presiden Abdurahman Wahid.

Ketiga, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat akan memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan penilaian dan menentukan pilihan terhadap calon-calon presiden. Keempat, sistem baru prosedur pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat relatif melemahkan insensif praktik-praktik penggunaan kekuatan politik uang dibanding bila sistem itu diserahkan pada anggota MPR. '

Institusionalisasi sistem dan mekanisme pemilihan presiden secara langsung Ini ditegaskan secara rinci dalam Pasal 6A BAB III Amendemen UUD 1945, dlsebutkan sebagai berikut.

a.    Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
b.    Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
c.    Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara leblh dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
d.    Dalam hal tidak ada pasangan calaon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
e.    Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

3.    Pemakzulan Presiden Melalui Mekanisme Peradilan MK


Reformasi sistem pemerintah dan lembaga kepresidenan telah membawa implikasi terhadap model pertanggungjawaban presiden. Sebelum UUD1945 diamendemen, presiden bertanggung jawab kepada MPR, karena lembaga inilah yang memlliki otoritas kewenangan untuk memilih dan mengangkat serta memberhentikan presiden. Pasca amandemen konstitusi, presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan langsung kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Konsekuensinya, presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan karena alasan politis. Presiden dan wakil presiden dalam konstruksi sistem presidensjal tidak bisa dimakzuikan atau diberhentikan karena alasan politis. Impeachment atau pemakzulan presiden dan wakil presiden dari jabatannya dalam sistem presidensial hanya bisa dilakukan karena alasan pelanggaran hukum dan lebih spesifik lagi dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu.

Kategori tindak pidana ini menurut konstitusi beberapa negara yang menganut sistem presidensial hanya dibatasi tiga hal. Pertama, pengkhianatan terhadap negara (treason). Kedua, korupsi atau penyuapan (bribery and high crimes). Ketiga, pelanggaran-pelanggaran ringan tetapi dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela (misdemeanours). Pasca amandemen UUD 1945, persyaratan itu telah diatur dalam konstitusi. Praktis setelah itu presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan secara proses hukum. Hal ini merupakan bentuk proses menuju purifikasi sistem presidensial di Indonesia.

Amendemen UUD 1945 Pasal 7A menyebutkan: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.” Pasal 7A amendemen ketiga UUD 1945 ini telah menegaskan bahwa “presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran secara hukum bukan karena pertimbangan politik.”

Mekanisme dan tata cara pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7B amendemen UUD 1945. Subtansi dalam Pasal 7B ini bahwa “usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan telah melakukan pelanggaran.”

Pelanggaran hukum itu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilakukan dengan syarat harus didukung paling sedikit 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang Paripuma DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 anggota DPR. Kemudian MK menilai apakah presiden/wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran atau tidak serta mengeluarkan putusan paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR kepada MK.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top