Sistem Pemerintahan di Negara Filipina

Sistem Pemerintahan di Negara Filipina

Sistem pemerintahan Filipina menerapkan demokrasi konstitusional yang ditandai oleh beberapa hal, yaitu kekuasaan pemerintah terbatas, negara hukum (rechstaat) yang tunduk pada rule of law, dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan kekuasaan pemerintahan ini tercantum di dalam konstitusi.

Pemerintahan berdasarkan konstitusi akan menjamin hak-hak asasi warga negara. Alasan pembatasan kekuasaan ini, antara tain, sebagaimana pernyataan Lord Acton: power tends to corupt, but absolute power corupts absolutely, artinya bahwa kekuasaan itu cenderung korup, terlebih jika kekuasaan tanpa batas. Oleh karena itu, harus ada pembagian kekuasaan agar kesempatan penyalahgunaan kekuasaan dapat diperkecil.

a.    Sistem Bikameral Filipina

Selama 1907-1916, Komisi Filipina yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Amerika Serikat menjabat sebagai majelis tinggi dari parlemen koionial dan pada saat yang sama juga menjalankan kekuasaan eksekutif. Pada 29 Agustus 1916 Kongres Amerika Serikat memberlakukan “Akta Otonomi Filipina” atau yang umum dikenal sebagai “Undang-undang Jones” yang merintis jalan untuk pembentukan Kongres Filipina yang terdiri atas dua kamar. Dalam hal ini senat berfungsi sebagai majelis tinggi, sementara Dewan Perwakilan sebagai majelis rendah. Selanjutnya Komisioner Residen Filipina Manuel L. Quezon mendorong ketuanya, Sergio Osmeda untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin senat, tetapi, Osmeda lebih suka memimpin majelis rendah. Quezon kemudian mencalonkan diri untuk senat dan menjadi Presiden Senat selama 19 tahun berikutnya (1916-1935).

b.    Ciri-ciri dan komposisi

Kongres bikameral atau kongreso terdiri atas senat atau Senado (24 kursi, setengah dipilih setiap tiga tahun; anggota dipilih berdasarkan suara terbanyak untuk masa tugas tiga tahun) dan Dewan Perwakilan atau Kapulungan Ng Mga Kinatawan (214 anggota mewakili distrik ditambah 24 anggota daftar partai sektoral; anggota terpilih oleh suara terbanyak untuk masa tugas tiga tahun; Konstitusi melarang Dewan Perwakilan memiliki lebih dari 250 anggota).

Presiden Filipina adalah kepala negara dan kepala pemerintahan di Republik Filipina. Presiden Filipina dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Ang Pangulo atau Pangulo. Misalnya Ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo untuk presiden yang sedang menjabat sekarang.

Menurut konstitusi(1987), Presiden harus berusia minimum 40 tahun, warga negara Filipina berdasarkan kelahiran, dan telah menjadi penduduk Filipina sekurang-kurangnya selama 10 tahun sebelum pemilihan umum.

Berbeda dengan Senat Amerika Serikat, senat Filipina terdiri atas 24 senator yang tidak dipilih dari suatu distrik atau wilayah tertentu. Mereka dipilih dalam sebuah pemilihan umum di seluruh negeri. Para senator menjabat untuk masa 6 tahun, dengan setengah dari para senator dipilih setiap tiga tahun. Dengan cara ini, senat menjadi sebuah lembaga yang sinambung.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top