Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru

Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru

Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto berkuasa di Indonesia selama 32 tahun mengalami keruntuhan pada 21 Mei 1998. Keruntuhan pemerintahan Orde Baru diawali dengan terjadinya krisis multidimensional yang melanda Indonesia sebelum jatuhnya Soeharto.

1. Terjadinya Krisis Multidimensional

a.    Krisis politik

Kemenangan mutlak Golongan Karya dalam pemilu pada tahun 1997 yang dirasakan penuh dengan kecurangan merupakan salah satu awal dari munculnya krisis politik di Indonesia. Golongan Karya yang secara nyata dan jelas didukung oleh pemerintah baik secara finansial maupun secara moril memperoleh suara mayoritas. Kebijaksanaan pemerintah pun juga lebih banyak menguntungkan Golongan Karya, sehingga menjadi single majority (mayoritas tunggal).

Kemenangan Golongan Karya yang dinilai oleh para tokoh pengamat politik di Indonesia sebagai pemilu yang tidak jujur dan adil, karena adanya intimidasi dan ancaman bagi pemilih, terutama di daerah pedesaan. Kemenangan Golongan Karya dalam pemilu tahun 1997 tersebut diikuti oleh kebijaksanaan mendukung kembali kepada Jenderal Purnawirawan Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina Golongan Karya untuk dicalonkan kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR tahun 1998. Hasil sidang umum MPR 1998 akhlmya mendukung Jenderal Purnawirawan Soeharto untuk menjadi presiden untuk periode tahun 1998 sampai tahun 2003.

Penerapan demokrasi Pancasila yang berjalan selama Orde Baru ternyata membawa ketidakpuasan bagi rakyat Indonesia. Karena aspirasi rakyat tidak dapat tersalurkan dan kurang mendapat perhatian oleh pemerintah. Penerapan politik lebih berpihak kepada golongan tertentu saja, terutama bagi para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 sudah disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya di tangan MPR. Akan tetapi dalam pelaksanaannya anggota MPR yang seharusnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu, ternyata sebagian besar dari anggotanya telah diangkat dengan sistem nepotisme. Akibatnya kinerja MPR tidak akan memperjuangkan rakyat, akan tetapi lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan saja.

Melihat kehidupan politik yang seperti itu maka muncullah gerakan reformasi. Gerakan reformasi ini dimotori oleh kalangan akademisi dari berbagai universitas yang didukung oleh mahasiswa dan para dosen. Tuntutan reformasi dalam bidang politik menuntut adanya pergantian presiden, reshufle kabinet, Sidang : Istimewa MPR dan pemilu secepatnya. Gerakan reformasi menuntut dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN.

Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket UU Politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, antara lain:
1)    UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
2)    UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR/MPR
3)    UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
4)    UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
5)    UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.

b.    Berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme

Pada masa pemerintahan Orde Baru, adanya gejala perkembangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal Ini disebabkan kebijakan pemerintah berpeluang untuk KKN. Misalnya dalam kebijakan BPPT, mobil nasional yang bernuansa politik dan kekeluargaan yang menuju pada korupsi. Hal ini jelas merugikan keuangan negara, bahkan dalam pengadaan mobil nasional belum sesuai dengan aturan ITO, akibatnya Indonesia dianggap melanggar aturan perdagangan dunia di bidang automotif. Dalam penegakan hukum kolusi menyebabkan pemberlakuan istimewa terhadap kerabat dan kawan baik dalam jabatan atau fasilitas yang memicu lahirnya reformasi di Indonesia.

c.    Krisis ekonoml

Pada bulan Juli tahun 1997 di kawasan Asia Tenggara terjadi krisis moneter yang pengaruhnya sampai ke Indonesia. Krisis ekonoml dl Indonesia diawali dari lemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997 nilai tukar rupiah turun dari Rp. 2.575,00 menjadi Rp. 5.000,00 pada bulan Deaember. Dalam beberapa bulan bahkan rupiah mengalami penurunan nilai tukar terhadap dolar yaitu berkisar hlngga Rp. 12.000,00 per dolar

Seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, pertumbuhan ekonomi mengalami kelesuan. Para nasabah bank banyak yang menarik dananya dari bank-bank nasional lalu menukarnya dengan dolar. Sedangkan bank nasional tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah merosotnya nilai tukar rupiah sementara bank-bank nasional mengalami kerugian dan kesulitan dana.
Untuk membantu mengatasi krisis pemerlntah mengambil langkah dengan meminta bantuan kepada bantuan Dana Moneter Internaslonal (International Monetary Fund/IMF). Atas usulan IMF, maka pada akhir tahun 1.997 pemerlntah mengadakan likuidasi terhadap 16 bank swasta. Masyarakat mengalaml kepanikan, aklbatnya masyarakat menarik dana-dana yang maslh terslsa dalam bank-bank swasta nasional lalu menyimpannya dl bank-bank asing. Hal Ini mengakibatkan bank-bank swasta nasional semakin terpuruk.

Dalam mengatasi masalah krisis perbankan, pemerintah melakukan program rekapitulasi perbankan dengan mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas untuk menyembuhkan bank-bank yang sakit agar dapat beroperasl kembali. Pemerlntah memberikan anggara sebesar 670 triliun rupiah. Tetapi usaha pemerlntah tersebut tidak berhasil untuk mengatasi masalah perbankan, karena pihak-pihak swasta tidak dapat mengembalikan utangnya. Beban utang tersebut akhirnya menjadi tanggungan dari pemerintah, yang dampaknya semakin menurunya kepercayaan dunia internaslonal

Krisis moneter tersebut akhirnya berdampak terhadap krisis ekonomi bagi bangsa Indonesia. Selain krisis moneter juga adanya hutang luar negerl Indonesia yang sudah cukup tinggi yaitu mencapai 65 miliar dolar Amerika dan utang swasta mencapai 78 miliar dolar Amerika. Sedangkan hasil pembangunan selama Orde Baru tidak bisa mengimbangi jumlah hutang luar negeri yang harus ditanggung.

Pada bulan Maret tahun 1998 terjadi krisis moneter kembali dimana nilai rupiah turun mencapai Rp. 16. 000,00 per dolar Amerika -Serikat. Akibatnya hutang luar negeri Indonesia semakin membekak dan kepercayaan dunia internaslonal semakin berkurang. Sedangkan perdagangan luar negeri semakin lesu karena para pedagang luar negeri tidak percaya lagi terhadap para importir Indonesia. Hampir semua negara tidak menerima letter of credit (L/C) dari Indonesia.

d. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945

Pemerintah Orde Baru berencana menjadikan negara Republik Indonesia sebagai .negara industri, namun tidak mempertimbangkan kenyataan perekonomian di tengah masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan agraris dan tingkat pendidikannya masih belum memadahi, sehingga sangat sulit untuk segera berubah menjadi masyarakat industri yang hidupnya dinamis dan berpikiran maju. Rendahnya tingkat pendidikan dari sebagian masyarakat sulit untuk bersaing dengan tenaga. kerja asing yang maju pendidikannya.

Pengaturan perekonomian di zaman Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila, seperti yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 33, yang tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk kesejahteraan bersama dalam masyarakat, sehingga perekonomian disusun atas asas bersama berdasar kekeluargaan dan yang paling cocok adalah bentuk koperasi. Oleh karena itu cabang produksi yang menguasai hajat orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi kenyataan yang be.rkembang pada masa Orde Baru adalah ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh segelintlr orang-orang kaya atau para konglomerat dengan berbagai bentuk adanya monopoli, oligopoli, sehingga yang sejahtera hanya segelintir orang dari jutaan rakyat Indonesia,

e. Krisis hukum

Praktik hukum pada masa Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Hal Ini terlihat pada kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada Pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Namun pada kenyataannya kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, pengadllan sulit mewujudkan keadilan bagi rakyat, karena hakim-hakim harus tunduk pada kehendak penguasa. Bahkan hukum sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah, jika terjadi peradilan yang menyangkut diri penguasa atau para pejabat hukum sering direkayasa dalam pelaksanaan peradilannya untuk pembenarannya.

Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan maka reformasi hukum perlu segera dilaksanakan dalam mendudukkan masalah-masalah hukum pada posisi atau kedudukan yang sebenamya. Reformasi hukum hendaknya dipercepat untuk menyongsong era globalisasi yang memerlukan kesiapan dalam bentuk praktik hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang menuju masyarakat yang adil dan merata. Untuk menyongsong hal tersebut maka perlu dipersiapkan aparatur pembentuk perangkat hukum yang bersih dan berwibawa agar praktik hukum di tengah masyarakat memperoleh keadilan yang sesungguhnya.

f. Krisis kepercayaan

Pada masa pemerintahan Orde Bam terjadi praktik KKN di segala bidang. Akibatnya timbul ketidakadilan, kesenjangan sosial orang-orang kaya, para konglomerat hidup berkelimpahan, rakyat hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan, rusaknya sistem politik dan sistem ekonomi.

Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah menambah keterpurukan bangsa serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Aksi mahasiswa dilakukan agar pemerintah memperbaiki situasi yang semakin tidak menentu. Untuk memperbaiki situasi maka awal Maret 1998 presiden melantik Kabinet Pembangunan VII, namun tidak juga mengalami perubahan yang berarti. Mahasiswa melakukan aksi keprihatinan menuntut turunnya harga sembako, dihapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menuntut turunnya Soeharto dari presiden. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa semakin gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada tanggal 4 Mei 1998.

Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti. yakni di kala mahasiswa dari Universitas Trisakti berdemonstrasi, semula dengan cara damai namun berubah menjadi aksi kekerasan, akibatnya empat orang mahasiswa tertembak, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan dan Hafidhin Royan. Tidak sedikit para demonstran yang mengalami luka ringan dan luka parah akibat bentrokan itu.

Di Jakarta, Solo, dan kota-kota lain pada tanggal 13 dan 14 Mei terjadi kerusuhan yaitu tindakan anarkis dan penjarahan serta pembakaran terhadap toko-toko dan kendaraan terutama milik keturunan Cina, bahkan banyak mayat yang telah terbakar ditemukan di pusat-pusat pertokoan. Keadaan tersebut berakibat adanya rasa cemas dari orang-orang yang hidup di perkotaan.

Ketika peristiwa Mei terjadi, Presiden Soeharto sedang berada di Kairo (Mesir) dalam rangka menghadiri KTT Non-Blok ke-15. Pada tanggal 15 Mei 1998, Presiden Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan masyarakat agar ia mengundurkan diri semakin marak.

Keadaan yang terjadi pada saat itu sangat memprihatinkan juga bagi rakyat di Yogyakarta, maka mereka mengadakan pasowanan ageng di alun-alun dan mendengarkan maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menganjurkan untuk tetap menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mengantisipasi keadaan pada waktu itu Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998 berupaya memperbaiki program Kabinet Pembangunan VII dengan melahirkan kabinet Reformasi dan mengumumkan pembentukan Dewan Reformasi. Langkah yang dilakukan bertujuan memperbaiki kondisi pemerintahan, namun kondisi negara tidak segera membaik.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 WIB Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden RI, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top