Pengertian dan Bentuk Sistem Pemerintahan

Pengertian dan Bentuk Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "sistem" dan "pemerintahan". Sistem berarti keselumhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsionaJ baik antara bagian-bagian maupun keseluruhan. Dengan demikian hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang berakibat jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan memengaruhi keseluruhan tersebut. Pemerintahan dalam arti luas mempunyai pengertian segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, maka secara harfiah sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antarlembaga negara dalam meriyfienggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antartembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara.

Menurut Moh. Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif (Moh. Mahfud MD, 2001:74).

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankari undang-urfdang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; kekuasaan legislatif yang berati kekuasaan membentuk undang-undang; dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. (tomoonen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif; legislatif, dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Sebelum membahas sistem pemerintahan perlu diingatkan tentang bentuk negara dan pemerintahan. Hal itu penting karena pelaksanaan sistem pemerintahan tidak lepas dari bentuk negara dan bentuk pemerintahan.

1. Bentuk Negara

Mengenai.bentuk negara yang ada sekarang adalah bentuk negara kesatuan (unitaris) dan bentuk negara serikat (federasi).

a. Negara kesatuan
Suatu negara yang bersusun tunggal dan kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan terletak di tangan pemerintah pusat. Ciri-cirinya sebagai berikut.
1)   Hanya memiliki satu konstitusi atau undang-undang dasar.
2)   Hanya memiliki satu badan eksekutif, satu badan legeslatif, dan satu badan yudikatif.
3)   Wilayah terbagi atas daerah-daerah
4)   Pemerintahan memiliki kedaulatan ke dalam dan ke luar.

Negara kesatuan dapat di bedakan atas dua macam.
1. Negara kesatuan sistem sentralisasi.
2. Negara kesatuan sistem desentralisasi.

b. Negara serikat (Federasi)
Suatu negara yang tersusun jamak yang terdiri atas beberapa negara bagian yang tidak berdaulat dan kedaulatan terletak pada negara federal (pusat). Ciri-cirinya sebagai berikut.
1)    Dapat memiliki lebih dari satu konstitusi atau undang-undang dasar.
2)    Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif lebih dari satu.
3)    Wilayahnya terdiri atas negara-negara bagian.
4)    Pemerintah federal mempunyai kedaulatan ke luar dan pemerintahan negara bagian mempunyai kedaulatan ke dalam.

2. Bentuk Pemerintahan

Membicarakan bentuk pemerintahan berarti membicarakan yang melaksanakan kehidupan negara atau yang bertanggung jawab atas negara. Hal demikian berarti membahas tentang kepala negara dan formulasi kenegaraan. Formulasi itu terfokus pada pemerintahan yaitu badan atau gabungan lembaga negara yang tertinggi dan berkuasa dalam negara.

Menurut Plato, bentuk pemerintahan ditinjau dari sifatnya ada 5, yaitu sebagai berikut.
a.    Aristokrasi, yaitu pemerintahan oleh para aristokrat (bangsawan).
b.    Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran.
c.    Oligarki, yaitu pemerintahan oleh golongan hartawan untuk kepentingan-kepentingan golongannya (perdagangan).
d.    Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat pada umumnya.
e.    Tirani, yaitu pemerintahan oleh penguasa/raja yang sewenang-wenang.

Menurut Polybius murid dari Aristoteles, bahwa bentuk pemerintahan senantiasa mengalami siklus atau perubahan, karena teori siklus itu terkenal maka sering disebut "Siklus Polybius”. Dalam siklus itu setiap bentuk pemerintahan yang mengalami kemerosotan akan ada usaha mengganti dan muncul bentuk pemerintahan lain, dan suatu ketika kembali lagi ke bentuk yang sama. Siklus tersebut digambarkan berikut.
Pada masa sekarang bentuk pemerintahan pada umumnya dikaitkan dengan cara pemilihan dan cara pemerintahan serta pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Menurut Leon Duguit dalam bukunya 'Traite De Droit Constitutional' disebutkan bahwa berdasarkan cara penunjukan kepala negara bentuk pemerintahan ada 2, sebagai berikut.

a. Monarki/kerajaan
Suatu bentuk pemerintahan negara yang dikepalai oleh seorang raja, yang menjadi raja karena hak waris. Kalau seorang raja meninggal dunia maka jabatan kepala negara diwariskan kepada keturunannya.

b. Republik
Suatu bentuk pemerintahan negara yang kepala negaranya bukan seorang raja melainkan presiden. Presiden menjadi kepala negara karena dipilih rakyat langsung atau melalui badan yang diberi kekuasaan atas hal itu.
Dalam suatu pemerintahan, kepala negara atau kepala pemerintahannya ada yang berdasarkan pengangkatan, keturunan, warisan, kudeta, dipilih oleh seluruh rakyat atau sebagian rakyat.
Masa jabatan kepala pemerintahan atau kepala negara ada yang untuk masa jabatan tertentu ataupun selamanya. Hal ini bergantung pada keadaan dan situasi yang dimiliki oleh suatu kerajaan atau negara. Contoh: India, Republik Indonesia, Amerika Serikat.

3. Bentuk-Bentuk Sistem Pemerintahan

Sistem adalah keseluruhan dari berbagai bagian yang utuh, kait-mengait satu sama lain dalam rangka mencapai sesuatu tujuan. Dalam hal ini menyangkut tata kerja dan perpaduan bagian-bagian pola aktivitas. Adapun pemerintahan menyangkut penyelenggaraan kehidupan negara yang dilakukan pemerintah.
Sistem pemerintahan pada masa sekarang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Sistem pemerlntahan presidential

Dalam pemerintahan presidensial tidak ada pemisahan antara fungsi kepala negara dan fungsi kepala pemerlntahan, kedua fungsi tersebut dijalankan oleh presiden. Presiden pada sistem prosidensial dipillh secara langsung oleh rakyat atau melalui badan pemillhan dan memlliki masa jabatan yang ditentukan oleh konstitusi. Dalam keadaan normal, kepala pemerintahan dalam sistem presidensial tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh badan legislatif (meskipun terdapat kemungkinan untuk memecat seorang presiden dengan proses pendakwaan luar biasa). Jika pada sistem parlementer memlliki pemerintah/eksekutif kolektif atau kolegial maka pada sistem Presidensial memlliki eksekutlf nonkolegial (satu orang), para anggota kabinet presidensial hanya merupakan penasihat dan bawahan presiden.

Ciri-Ciri dart sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut.

1)    Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerlntahan. Presiden tidak dipillh oleh parlemen, tetapi dipllih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
2)    Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
3)    Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4)    Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5)    Parlemen memlliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6) Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
1)    Badan eksekutif lebih stabll kedudukannya, karena tidak tergantung pada parlemen.
2)    Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empattahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
3)    Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
4)    Legislatif bukan tempat kaderisasl untuk jabatan-jabatan eksekutif, karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Slstem Pemerlntahan Presldensial:
1)    Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2)    Sistem pertanggung jawaban kurang jelas.
3)    Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

b. Sistem pemerintahan parlementer
Sistem pemerlntahan parlementer terbentuk karena pergeseran sejarah hegemoni kerajaan. Pergeseran tersebut seringkall dijelaskan ke dalam tiga fase peralihan, meskipun perubahan dari fase ke fase yang lain tidak selalu tampak jelas. Pertama, pada mulanya pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau sistem ketatanegaraan. Kedua, kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja. Ketiga, majelis mengambil alih tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen maka raja kehilangan sebagian besar kekuasaan tradisionalnya. Oleh sebab itu keberadaan sistem parlementer tidaklah lepas dari perkembangan sejarah negara kerajaan seperti Inggris, Belgia dan Swedia.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dalam slstem parlementer dapat dikemukakan enam ciri, yaitu: pertama, kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kedua, kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif dl bawah Perdana Menteri. Ketiga, kabinet. mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode bekerjanya berakhir. Keempat, setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih. Kelima, kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipillh langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih menjadi salah seorang anggota parlemen. Keenam, adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dan kepala pemerintahan.

Pada sistem parlementer, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara dengan maksud bahwa Presiden hanya memiliki kedudukan simbolik sebagai pemimpin yang mewakili segenap bangsa dan negara. Di beberapa negara, kepala negara juga memiliki kedudukan seremonial tertentu seperti pengukuhan, melantlk dan mengambil sumpah Perdana Menteri beserta para anggota kabinet, dan para pejabat tinggi lainnya, mengesahkan undang-undang, mengangkat duta dan konsul, menerlma duta besar dan perwakilan negara-negara asing, memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehalibitasi. Selain itu pada negara-negara yang menganut sistem multipartai kepala negara dapat memengaruhi pemilihan calon Perdana Menteri.

Pada sistem pemerintahan parlementer terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Hampir seluruh negara yang menganut sistem ini dapat dipastikan seorang kepala pemerintahan dipilih dari keanggotaan parlemen. Bagaimanakah cara pengisian jabatan kepala negara pada sistem ini? Pada negara monarki dapat dipastikan kepala negaranya seorang raja, diangkat berdasarkan keturunan. Adapun pada negara yang berbentuk republik di mana kepala negaranya diemban oleh presiden pada setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda-beda dan presiden memiliki masa jabatan yang telah ditentukan. Pengisian jabatan Presiden pada negara republik pada sistem parlementer di sebagian negara diaturdi dalam konstitusi mereka. Beberapa negara memilih secara langsung presiden mereka, dipilih oleh parlemen atau oleh suatu badan pemilihan. Adapun untuk masa jabatan presiden sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
1)    Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
2)    Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
3)    Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhatl-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
1)    Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
2)    Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak biasa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
3)    Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.
4)    Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

c. Sistem pemerintahan referendum

Sistem pemerintah referendum dijalankan di Swiss melalui hak inisiatif dan hak referendum. Hal ini dikarenakan Swiss menganut demokrasi campuran (langsung dan tidak langsung). Adapun cara yang ditempuh oleh rakyat untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan adalah sebagai berikut.

1)    Referendum, adalah suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh parlemen atau setuju/ tidak setuju terhadap suatu kebijakan yang dimintakan persetujuan oleh rakyat. Sistem referendum ada 3 bentuk, yaitu.

a)    Referendum obligator (wajib), yaitu meminta pendapat secara langsung terhadap suatu rancangan undang-undang yang akan diundangkan.
b)    Referendum fakultatif (tidak wajib), yaitu meminta pendapat secara langsung kepada rakyat tentang setuju atau tidaknya terhadap undang-undang yang telah beriaku, namun ada sebagian rakyat yang menolak atau menggugatnya.
c)    Referendum optatif, yaitu meminta pendapat secara langsung kepada rakyat tentang setuju atau tidaknya terhadap rancangan undang-undang pemerintah federal atau pemerintah pusat di wilayah negara-negara bagian atau daerah otonom.

2)    Usui inisiatif rakyat, yaitu hak yang dlmiliki rakyat untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada parlemen atau pemerintah.

Di negara Swiss kekuasaan membentuk undang-undang ditentukan oleh seluruh warga negara yang berhak, sehingga pada hakikatnya dalam pemilihan anggota badan legislatif para pemilih tidak terikat oleh pertimbangan-pertimbangan kepartaian sebab bukan partai-partai politik yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang melainkan rakyat sendiri.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top