Lahirnya Pemerintahan Orde Baru

Lahirnya Pemerintahan Orde Baru

1. Keluarnya Supersemar

Gerakan 30 September telah berhasil dltumpas dan berbagai bukti dikumpulkan akhirnya ditarik kesimpulan bahwa PKI berada di belakang gerakan tersebut. Hal Ini menimbulkan kemarahan rakyat kepada PKI yang dlikuti dengan berbagai demonstrasi menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Masyarakat luas yang terdiri atas berbagai unsur seperti kalangan partai politlk, perorangan, pemuda, mahasiswa, pelajar, dan kaum wanita secara serentak membentuk kesatuan aksi. Pada awalnya berdiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Langkah mahasiswa kemudlan dilkuti golongan-golongan lain sehingga muncullah Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI).

Pada tanggal 12 Januari 1966 semua kesatuan aksi berdemonstrasi di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRGR). Mereka menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah. Tiga tuntutan tersebut diberi nama Tritura, yaitu tiga tuntutan rakyat, yang isinya antara lain:

a.    Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya
b.    Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur G 30 S/PKI
c.    Turunkan harga atau perbaiki ekonomi

Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan susunan kabinet Dwikora yang telah disempurnakan. Kabinet Ini terdiri atas 100 menteri sehingga terkenal dengan sebutan Kabinet 100 Menteri. Susunan Kabinet tersebut ternyata tidak memenuhi tuntutan rakyat karena masih ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam G 30 S/PKI menjadi menteri. Pada tanggal 24 Februari 1966 Presiden Soekarno akan melantik Kabinet Dwikora yang disempurnakan di Istana Negara. Kesatuan-kesatuan aksi berusaha menggagalkan pelantikan kabinet tersebut dengan jalan mengempeskan ban-ban kendaraan yang akan menuju ke Istana Negara. Saat berdemonstrasi kesatuan-kesatuan aksi harus berhadapan dengan pasukan Cakrabirawa yang bersenjata sehingga bentrokan tidak dapat dihindarkan. Dalam bentrokan tersebut gugur seorang mahasiswa Ul yang bernama Arief Rahman Hakim.

Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengadakan Sidang Paripurna Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Ketika sidang baru berjalan beberapa saat, Presiden Soekarno mendapat laporan dari pengawal istana bahwa di sekitar istana terdapat pasukan liar dengan kekuatan satu kompi akan mengepung istana.

Mendengar laporan tersebut Presiden Soekarno kemudian menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II Dr. J Leimena. Presiden Soekarno meninggalkan sidang kabinet, kemudian dengan menggunakan pesawat helikopter terbang ke Istana Bogor yang diikuti oleh Waperdam I, Dr. Subandrio dan Waperdam III, Chaerul Saleh.

Sidang Kabinet terus dilanjutkan dipimpin oleh Waperdam II, Dr. J. Leimena. Setelah sidang kabinet ditutup, tiga perwira tinggi TNI yaltu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal M. Yusuf melaporkan situasi yang terjadi di Istana Negara kepada Letnan Jenderal Suharto selaku panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Letnan Jenderal Suharto tidak dapat menghadiri Sidang Kabinet karena sedang menderita sakit. Kepada ketiga perwira tinggi TNI tersebut, Letnan Jenderal Suharto memerintahkan untuk menyusul ke Istana Bogor dan menyampaikan pesan bahwa TNI khususnya Angkatan Darat masih sanggup menata keadaan, menjaga keamanan negara dan pribadi Presiden apabila masih diberi kepercayaan.

Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi TNI tersebut menyampaikan pesan Letnan Jenderal Suharto. Mereka mencoba meyakinkan Presiden Soekarno bahwa satu-satunya orang yang dapat menguasai situasi saat ini adalah Letnan Jenderal Suharto. Mereka mengajukan saran agar presiden memberi wewenang kepada Letnan Jenderal Suharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan dan penertiban keadaan.

Setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan secara mendalam, Presiden Soekarno memutuskan untuk memberikan surat perintah kepada Letnan Jenderal Suharto. Konsep surat pemberian wewenang kemudian dirumuskan oleh tokoh yang hadir di situ yaitu Dr. Subandrio, Dr. Chaerul Saleh, Dr. J. Leimena, Brigadir Jenderal Subur, Mayor Jenderal Amir Mahmud dan Brigadir Jenderal M. Yusuf. Akhirnya tersusunlah pada tengah malam hari surat Presiden yang kemudian terkenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Isi pokok Supersemar adalah memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto atas nama presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden.

Berdasarkan Supersemar maka pada tanggal 12 Maret 1966, Letnan Jenderal Suharto atas nama Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tinggi TNI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1/3/1966 tentang pembubaran PKI termasuk semua organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta organisasi seasas, berlindung dan bernaung di bawahnya serta menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1966 pengemban Supersemar mengambil tindakan pengamanan terhadap Menteri-menteri Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang diragukan itikad baiknva. Untuk memenuhi tuntutan rakyat, pada tanggal 27 Maret1966 dibentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi oleh pengemban Supersemar. Tokoh-tokoh yang duduk dalam kabinet tidak terlibat dalam G 30 S/PKI. Setelah kabinet bersih dari oknum PKI, Letnan Jenderal Suharto kemudian membersihkan MPRS dan DPR-GR dari oknum PKI.

2. Pengangkatan Soeharto Sebagai Presiden

Pada tanggal 20 Juli 1966 MPRS mengadakan Sidang Umum IV dengan ketuanya Jenderal AH Nasution. Di antara keputusan penting dalam Sidang Umum MPRS IV adalah:

a.    TAP No. IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan Supersemar.
b.    TAP No XXV/MPRS/1966 tentang pengukuhan atas pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran Marxisme-Komunisme di Indonesia.
c.    TAP No XVIII/MPRS/1966 berisi tentang pencabutan TAP No. III/MPRS/1963 yang berisi pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
d.    TAP No XIII/MPRS/1966 berisi tentang pemberian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera.

Dalam Sidang Umum MPRS IV tahun 1966, MPRS meminta kepada Presiden Soekarno untuk memberi pertanggungjawaban atas terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI, kemerosotan ekonomi dan moral. Pada tanggal 22 Juli 1966 Presiden Soekarno menyampaikan pidato pada Sidang Umum MPRS yang dlberi judul 'Nawaksara'.

Sidang Umum MPRS IV 1966 menolak Nawaksara karena tidak jelas dan tidak mau mengutuk Gerakan 30 S/PKI dan memberi keterangan yang tidak memuaskan tentang kemerosotan ekonomi dan moral. Karena itu MPRS minta agar Presiden Soekarno memberi pelengkap Nawaksara. Presiden Soekarno memberikan Pelengkap Nawaksara dalam suratnya tanggal 10 Januari 1967. Isinya ternyata tidak memuaskan banyak pihak terutama di kalangan DPRGR.

Pada tariggal 3 Februari 1967 DPRGR mengajukan resolusi kepada MPRS supaya mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggung jawaban Presiden Soekarno. Dalam Sidang Istimewa tersebut MPRS mengeluarkah TAP No XXXIII/MPRS/1967 vang dinyatakan berlaku tanggal 22 Februari 1967, yang berisi antara lain :

a. Mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno.
b. Melarang Ir. Soekarno melakukan kegiatan politik sampai pemilu yang akan datang.
c. Menetapkan Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden.

Pada tanggal 21 sampai 30 Maret 1968 MPRS mengadakan Sidang Umum. Hasil-hasil Sidang Umum MPRS 1968 yang terpenting antara lain :

a. TAP XLIV/MPRS/1968 yang berisi penetapan Jenderal Suharto menjadi Presiden Rl untuk masa lima tahun (1968 - 1973)
b. TAP XLI/MPRS/1968 yang berisi perlunya dibentuk Kabinet Pembangunan
c. TAP XLII/MPRS/1968 yang berisi tentang perlunya penyelenggaraan Pernilu paling lambat 5 Juli 1971.




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top