Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Pemerintahan Indonesia

Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Pemerintahan Indonesia

1. Kelebihan Pelaksanaan Pemerintahan Indonesia

Presiden dipilih rakyat secara langsung dan tidak dapat dijatuhkan oleh DPR atau lembaga lain tanpa kesalahan berat. Kedudukan presiden memperoleh legitimasi oleh rakyat. Adapun kewenangan presiden lainnya sebagai berikut.

a.    presiden dapat mengusulkan UU sesuai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
b.    presiden .mempunyai hak melaksanakan UU atau UUD sesuai dengan kebijakannya.
c.    presiden dapat mempertahankan negara kapan pun karena sebagai panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
d.    presiden dapat menyatakan perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain.
e.    presiden dapat menyatakan keadaan bahaya, dan Iain-lain.

Presiden berhak memilih menteri-menteri yang duduk dalam kabinetnya tanpa dipengaruhi oleh siapa pun. Dengan demikian dapat dipilih orang-orang ahli yang membantu pekerjaannya sesuai bidang masing-masing.

Dengan hak presiden di bidang eksekutif, maka ia dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri setiap saat dalam masa jabatannya, tanpa meminta pertimbangan lembaga negara lain, Presiden juga berhak menentukan tugas dan kewenangan yang harus dilakukan menteri pilihannya. Oleh karena itu, kritik atau kecaman apa pun yang ditujukan kepada presiden atas kebijakan menteri, tidak dapat memberhentikan menteri kecuali atas kehendak presiden.

2. Kelemahan Pelaksanaan Pemerintahan Indonesia

Presiden sebagai kepala negara dan tidak lagi melaksanakan GBHN, Presiden masih dapat berlaku otoriter meskipun hanya pada masa jabatannya, yaitu lima tahun dan satu kali jabatan yang sama. Hal itu dapat terjadi karena presiden selain memegang kekuasaan legislatif (mengajukan rancangan undang-undang) juga kekuasaan yudikatif (memberi grasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti), mengendalikan millter, menyatakan perang, bahkan menyatakan keadaan bahaya.

Dengan pemerintahan yang tidak ditentukan program kerjanya atau targetnya oleh lembaga lain presiden dapat melakukan apa saja, misalnya memperjuangkan kepentingan partainya, memperkaya kelompoknya atau untuk kepentingan tertentu asal tidak bertentangan dengan isi UUD. Meskipun dalam menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus mendapat persetujuan DPR. Apabila presiden berasal dari partai besar dan mayoritas di DPR maka dapat terjadi kolusi dan melapangkan jalan presiden dalam melaksanakan programnya, walau program itu kurang melayani kepentingan masyarakat.

Misalnya, presiden membuat anggaran subsidi partai yang memperoleh suara di DPR sangat besar dan didukung oleh suara mayoritas dari partainya di DPR, maka tldak ada yang mampu membatalkan meskipun rakyat sedang dalam keadaan menderita kemiskinan.

Dalam kabinet pun, menteri-menteri dapat menentukan kebijakan sendiri-sendiri tanpa target atau pedoman yang harus dicapai dalam masa kerjanya. Menteri hanya bertanggung jawab pada presiden bukan kepada DPR. Meskipun, menteri melakukan pekerjaan yang mengecewakan rakyat, tidak dapat diberhentikan apabila presiden masih mempercayainya. Kedudukan menteri tergantung presiden (Pasal 17 Ayat 2). Misalnya, menteri menetapkan kebijakan menaikkan gaji pejabat negara begitu tinggi atau anggaran makin tinggi di atas kewajiban dan didukung presiden maka dapat terlaksana asal presiden menyetujuinya.

Untuk dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya dapat digunakan Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi: 'Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.'


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Contact Us

Nama

Email *

Pesan *

Back To Top